Selasa, 21 Mei 2024 | 00:34

KENAIKAN UMP DKI

Tolak Kenaikan UMP, Dewan Pengupahan Nasional Sebut Bukan Keputusan Pemprov Melainkan Anies Baswedan
NEWS

Tolak Kenaikan UMP, Dewan Pengupahan Nasional Sebut Bukan Keputusan Pemprov Melainkan Anies Baswedan

ASKARA - Gubernur DKI Jakarta resmi menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 5,1 persen atau sebesar Rp225.667 menjadi Rp4.641.854 per bulan. Namun, rev ...

Kemnaker Jawab Kisruh UMP yang Dinaikkan Anies: Wajib Pakai PP 36/2021

ASKARA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan, seluruh kepala daerah wajib menerapkan Peraturan Pemerintah No 36/2021 tentang Pengupahan. Aturan tersebut ...

Pengusaha Diminta Tak Patuhi Anies Baswedan soal Kenaikan UMP

ASKARA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengimbau para pengusaha di DKI Jakarta untuk tidak menerapkan upah minimum ...

Anies Baswedan Bakal Digugat Pengusaha Soal Kenaikan UMP 5,1 Persen

ASKARA - Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar 5,1 persen atau Rp 225.667 oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan rupanya menimbulkan reaksi dari kal ...

UMP DKI Naik Rp225 Ribu, Anies: Wujud Apresiasi

ASKARA - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menaikkan besaran upah minimum provinsi (UMP) DKI 2022 sebesar 5,1 persen atau senilai Rp225.667 dari besaran UMP tahun 2021 ...

Pemprov DKI Tunggu Balasan dari Kemenaker soal Kenaikan UMP 2022

ASKARA - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria merespons permintaan buruh yang meminta kenaikan upah minimum provinsi (UMP) di ibu kota. Dikatakan Riza, pihakn ...

Pengumuman Anies Baswedan Soal UMP DKI, Simak dengan Baik

ASKARA - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 untuk perusahaan di masa pandemi Covid-19 yang banyak berdampak bagi per ...